People’s Budgeting at the Local Government Level in Bangladesh
ATIUR RAHMAN

Dalam jurnal ini yang dimaksud dengan penganggaran partisipatif adalah proses pembuatan kebijakan yang inovatif, di mana warga negara secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan. Dengan melakukan penelitian di Bangladesh, dapat diketahui bahwa negara ini telah memulai penganggaran partisipatif beberapa program di Uni Parishad (UP) serta dalam lembaga terendah pemerintah daerah (LGI). Kasus yang terjadi di Bangladesh, yang dimaksud partisipasi rakyat hanyalah dalam lingkup pemilihan wakil rakyat untuk duduk di tingkatan pemerintahan bukan partisipasi dalam pembuatan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh wakil rakyat tersebut. Akibatnya, harapan dan aspirasi dari rakyat hampir tidak tercermin dalam agenda pembangunan (pusat maupun daerah). Sehingga wakil rakyat yang ada di Bangladesh kurang pro-rakyat.
Di sini Anggaran Tahunan (pusat maupun daerah) menjadi kebijakan fiskal yang sangat urgen dalam rangka mengurangi kemiskinan di Bangladesh. Namun faktanya tidak ada fasilitas bagi rakyat miskin untuk ikud berpartisipasi dalam menguraikan masalah dan solusi bagi pengurangan kemiskinan, justru fasilitas datang untuk golongan kaya yang memang mereka tidak bermasalah dengan kondisi perekonomian. Hal itu menyebabkan pengurangan kemiskinan di Bangladesh relatif lebih sulit dilaksanakan.
Diharapkan LGI dengan kelemahan yang dimilikinya mampu merubah konteks/ prinsip kerja yang selama ini dijalankan dengan lebih meningkatkan partisipasi dari rakyat dan pro-rakyat miskin guna pengurangan tingkat kemiskinan dan mewujudkan MDGs di Bangladesh.
Dengan lebih meningkatkan partisipasi rakyat, ada keuntungan yang diperoleh baik di perencanaan daerah maupun pusat, yaitu :
a.    Lebih mudah untuk memperkirakan pengeluaran investasi untuk proyek pembangunan daerah,
b.    Sangat mudah mempertahankan proyek-proyek pembangunan daerah melalui partisipasi dari LGIs,
c.    Membantu menyadari kebutuhan rakyat dan mengartikulasi prioritas bagi rakyat,
d.    Membantu mengalokasikan dan pemanfaatan sumber daya lokal di daerah guna pemenuhan kebutuhan rakyat.
Dalam rangka untuk membuat LGIs yang benar-benar mampu mengurangi kemiskinan untuk mencapai target MDGs, penganggaran mereka perlu lebih pro-miskin dan partisipatif. LGIs di Bangladesh seharusnya menggabungkan public hearing anggaran dan pembentukan jaringan MDGs, yang terbukti efektif dalam membuat UPs menjadi transparan dan lebih bertanggung jawab kepada rakyat sehingga mampu mewujudkan MDGs.